LAMPUNG, LAMPUNG17.COM (SMSI) – Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pelantikan puluhan pejabat di lingkungan kerjanya, Selasa (31/3/2026).
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang melantik sebanyak lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), tiga Pejabat Administrator, serta dua belas Pejabat Fungsional.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat utama itu merupakan bagian dari rotasi jabatan yang bertujuan untuk penyegaran organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah.
Pelantikan ini mengacu pada sejumlah keputusan gubernur, yakni Nomor: 800.1.3.3/919/VI.04/2026 untuk pejabat eselon II, Nomor: 800.1.3.3/921/VI.04/2026 untuk pejabat administrator, serta Nomor: 800.1.3.3/0909/VI.04/2026 untuk pejabat fungsional.
Dalam arahannya, Marindo Kurniawan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik. Ia menekankan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar posisi, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah sebagai kunci utama dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung.
Menurutnya, rotasi jabatan ini diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
“Pejabat yang diberi kepercayaan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah,” tegasnya.
Adapun lima pejabat eselon II yang dilantik antara lain Senen Mustakim sebagai Kepala Dinas Kehutanan, Ahmad Saifullah sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Saipul sebagai Kepala Bapenda, Slamet Riadi sebagai Kepala Dinas PMDT, serta Yanyan Ruchyansyah sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Selain itu, tiga pejabat administrator dan dua belas pejabat fungsional juga turut dilantik untuk mengisi berbagai posisi strategis di sejumlah perangkat daerah. (Red)
