BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG17.COM (SMSI) – Pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema pinjaman daerah sebesar Rp99,15 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur.
Pendanaan dari BUMN di bawah Kementerian Keuangan ini dialokasikan untuk sepuluh paket pekerjaan strategis, mulai dari peningkatan jalan sistem beton (rigid) hingga revitalisasi trotoar di sejumlah ruas protokol.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung memanfaatkan anggaran tersebut untuk meningkatkan aksesibilitas sekaligus mempercantik wajah kota.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per 27 April 2026, proyek terbesar menyasar peningkatan Jalan Pangeran Sultan Agung Tirtayasa di Kecamatan Sukabumi dengan pagu mencapai Rp35,9 miliar.
Selain itu, revitalisasi trotoar Jalan Sultan Agung di Kecamatan Way Halim juga menjadi proyek prioritas dengan anggaran Rp22 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengonfirmasi bahwa anggaran pembangunan tahun 2026 mendapat dukungan signifikan dari pembiayaan eksternal.
“Untuk tahun 2026 ini kita diperbantukan dengan adanya bantuan SMI. Ini penggunaannya untuk infrastruktur dan salah satunya juga untuk TPA Bakung,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pihak legislatif terus memantau proses penyesuaian anggaran agar penggunaan dana pinjaman berjalan optimal dan tepat sasaran.
Selain proyek utama, sejumlah ruas jalan lain juga masuk dalam rencana peningkatan, di antaranya Jalan Ratu Dibalau di Kecamatan Tanjung Senang (Rp9 miliar) serta Jalan Letkol Endro Suratmin di Kecamatan Sukarame (Rp6,25 miliar).
Proyek lainnya mencakup Jalan R.A Basyid, Jalan Pulau Pisang, hingga kelanjutan Jalan Wala Utama.
Pemerintah juga melakukan penataan kawasan pusat kota melalui revitalisasi trotoar di Jalan Jenderal Sudirman (Rp8,95 miliar), Jalan Pangeran Diponegoro (Rp3,5 miliar), dan Jalan Ahmad Yani (Rp2,5 miliar).
Agus Djumadi menjelaskan, terdapat tiga fokus utama pembangunan tahun 2026, yakni perbaikan jalan lingkungan, pembenahan drainase, serta transformasi pengelolaan sampah.
Menurutnya, pembangunan drainase menjadi prioritas penting dalam upaya penanganan banjir jangka panjang melalui penyusunan masterplan sungai dan sistem drainase.
“Mudah-mudahan ini dapat meminimalisir, walaupun tidak sepenuhnya menyelesaikan, persoalan banjir,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan banjir secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan melibatkan pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Sementara itu, pada sektor lingkungan, Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan transformasi pengelolaan sampah di TPA Bakung hingga tahun 2027 dengan meninggalkan sistem open dumping.
Sebagai gantinya, akan diterapkan sistem controlled landfill atau sanitary landfill guna mengurangi dampak pencemaran lingkungan, khususnya rembesan air lindi ke permukiman warga.
Agus Djumadi menegaskan dukungan penuh DPRD terhadap langkah pemerintah kota dalam mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut.
“Kami Komisi III sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, dan jika diperlukan penambahan anggaran, kita siap duduk bersama,” pungkasnya. (Red)
