BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG17.COM (SMSI) – Wali Kota Eva Dwiana menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menuntaskan persoalan banjir yang selama ini menjadi tantangan utama di ibu kota Provinsi Lampung. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum diskusi terarah bertajuk Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan yang berlangsung di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor, melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, praktisi tata kota, hingga komunitas lingkungan. Forum tersebut dibuka secara resmi oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang menyampaikan dukungan terhadap langkah terpadu dalam penanganan banjir di Kota Bandar Lampung.
Dalam sambutannya, pihak kampus sebagai tuan rumah menekankan pentingnya sinergi antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan. Diskusi pun berkembang dengan menghadirkan berbagai perspektif, mulai dari aspek teknis hingga pendekatan sosial dalam penanganan banjir.
Berbagai isu krusial dibahas dalam forum tersebut, seperti normalisasi sungai, pembenahan sistem drainase, optimalisasi daerah resapan air, hingga penataan ruang kota yang lebih adaptif terhadap risiko bencana. Selain itu, penguatan regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi poin penting dalam perumusan strategi jangka panjang.
Dalam paparannya, Eva Dwiana menegaskan bahwa banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan persoalan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai, tanpa kolaborasi yang kuat, upaya penanganan tidak akan berjalan maksimal.
Menurutnya, kondisi geografis Bandar Lampung yang dilintasi banyak aliran sungai menjadi tantangan tersendiri. Terdapat sejumlah sungai besar serta puluhan anak sungai yang membelah wilayah kota, yang sebagian di antaranya mengalami penyempitan akibat aktivitas pembangunan yang tidak terkendali.
Ia juga menyoroti masih adanya bangunan yang berdiri di atas saluran air dan mempersempit aliran sungai. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memperparah potensi banjir saat curah hujan tinggi.
Meski demikian, Eva menegaskan bahwa upaya penertiban akan dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan mengedepankan aspek kemanusiaan. Pemerintah Kota, kata dia, tidak ingin menimbulkan konflik sosial dalam proses penanganan, namun tetap berkomitmen menjaga fungsi aliran sungai.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, serta instansi terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dalam menyusun langkah terpadu dari hulu hingga hilir.
Dalam forum tersebut juga disepakati komitmen bersama untuk mendukung implementasi roadmap berbasis data dan kajian ilmiah, serta memperkuat integrasi program infrastruktur, lingkungan, dan kebijakan lintas sektor.
Eva Dwiana turut mengapresiasi kontribusi akademisi dan komunitas lingkungan yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif. Ia berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi mampu menghasilkan langkah nyata yang dapat segera diimplementasikan.
“Ke depan, kita ingin Bandar Lampung benar-benar terbebas dari banjir. Ini butuh kerja bersama dan konsistensi semua pihak,” ujarnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan arah kebijakan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif, sebagai upaya konkret menghadapi persoalan banjir yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat. (Red)
