BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG17.COM (SMSI) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program nasional pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
Di balik tujuan besar menciptakan generasi sehat dan cerdas, pelaksanaan program tersebut dinilai masih memerlukan evaluasi dan pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Sejumlah persoalan disebut masih muncul dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Mulai dari laporan dugaan keracunan makanan, menu yang dinilai kurang bervariasi, kualitas makanan yang belum merata, hingga persoalan distribusi dan porsi makanan.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia Lampung, Donny Irawan, mengatakan program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan anak bangsa.
Namun menurutnya, program berskala besar tersebut harus disertai pengawasan dan kontrol yang kuat agar berjalan sesuai tujuan awal.
“Program ini memiliki tujuan mulia dan sangat baik untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa. Namun program sebesar ini perlu kontrol yang baik agar sesuai harapan dan cita-cita Presiden,” ujar Donny Irawan dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Menurut Donny, evaluasi program tidak cukup hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga perlu melibatkan sekolah, orang tua, tenaga ahli gizi, hingga masyarakat agar pengawasan berjalan lebih maksimal.
Ia menilai ada beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya peningkatan kualitas gizi makanan dengan menu seimbang sesuai kebutuhan anak, mulai dari karbohidrat, protein, sayuran, buah, hingga susu.
Selain itu, variasi menu dinilai penting agar anak tidak merasa bosan dan kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi secara optimal.
Dalam berbagai aspirasi masyarakat yang diterima SMSI Lampung, sumber protein seperti telur juga disebut penting hadir dalam menu harian MBG karena mendukung tumbuh kembang anak.
Selain kualitas gizi, masyarakat juga menyoroti pentingnya penerapan standar keamanan pangan yang ketat, mulai dari penggunaan bahan baku segar dan berkualitas, proses memasak yang higienis, hingga pengemasan makanan yang aman untuk dikonsumsi.
Pemerataan program juga menjadi perhatian masyarakat agar seluruh anak yang berhak menerima bantuan dapat terlayani tanpa terkecuali, termasuk di wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Tak hanya itu, pengawasan dan evaluasi berkala dinilai perlu diperkuat dengan melibatkan pihak independen, guru, orang tua, dan ahli gizi agar pelaksanaan program terus mengalami perbaikan.
Aspek transparansi pengelolaan anggaran juga menjadi sorotan masyarakat, mulai dari proses pengadaan bahan hingga pelaksanaan di lapangan.
Pelibatan UMKM lokal dan petani daerah juga dipandang penting agar program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi turut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Masyarakat juga berharap tersedia layanan pengaduan yang mudah, cepat, dan responsif apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Selain itu, edukasi gizi berkelanjutan kepada anak dan orang tua dinilai penting agar pola hidup sehat dapat terus diterapkan di lingkungan keluarga.
Donny menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada anak-anak, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan program secara menyeluruh.
“Perbaikan hari ini akan menentukan masa depan anak-anak Indonesia. Program yang baik harus dijalankan dengan pengawasan yang baik pula,” tutupnya. (Red)
