BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG17.COM (SMSI) – Ikatan Penerbit Indonesia Lampung menyoroti berbagai tantangan serius yang tengah dihadapi industri penerbitan, mulai dari menurunnya penjualan buku cetak, maraknya pembajakan dan distribusi buku ilegal di marketplace, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat akibat dominasi media sosial dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Hal tersebut disampaikan Ketua IKAPI Lampung, Ikhsanuddin, dalam agenda Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Lampung saat melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu, di Ruang Fraksi PKS DPRD Lampung, Senin (11/5/2026).
Menurut Ikhsanuddin, transformasi digital memang tidak bisa dihindari. Namun buku dinilai tetap memiliki peran penting dalam menjaga validitas pengetahuan dan membangun budaya berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi digital yang belum tentu terverifikasi.
“Buku memiliki proses, ada penulis, editor, penerbit, dan pertanggungjawaban ilmiah maupun moral. Karena itu penerbitan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengetahuan masyarakat,” ujar Ikhsanuddin.
Dalam audiensi tersebut, IKAPI Lampung juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung agar lebih serius memperkuat ekosistem literasi dan penerbitan daerah.
Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penguatan konten lokal, peningkatan kualitas perpustakaan, kegiatan literasi di sekolah, festival buku, hingga ruang pembinaan bagi penulis muda dan komunitas literasi.
Selain persoalan literasi, IKAPI juga menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi industri penerbitan daerah, termasuk tingginya biaya distribusi dan besarnya potongan penjualan di toko buku modern yang dinilai memberatkan penerbit lokal.
Kondisi tersebut membuat banyak penerbit harus mencari berbagai strategi agar tetap mampu bertahan di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi digital.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ade Utami Ibnu menegaskan penguatan literasi tidak hanya berkaitan dengan budaya membaca, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dan ketahanan masyarakat menghadapi era digital.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Penguatan literasi, penerbit lokal, dan konten daerah harus menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia di Lampung,” kata Ade.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, sekolah, komunitas literasi, dan penerbit lokal agar budaya membaca dan menulis dapat tumbuh lebih kuat di tengah masyarakat.
Dalam diskusi itu turut dibahas sejumlah gagasan seperti program pembinaan penulis muda, lomba menulis berbasis konten lokal, hingga pendampingan komunitas literasi di berbagai daerah di Lampung.
Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama dalam mendukung pertumbuhan ekosistem literasi dan penerbitan daerah yang sehat, adaptif, dan berpihak pada pengembangan generasi muda Lampung. (Red)
