BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG17.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah terus mendapat perhatian berbagai pihak, termasuk pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Alven Stony, menegaskan program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional melalui investasi swasta dalam pembangunan dapur SPPG.
Hal tersebut disampaikan Alven Stony saat menghadiri pelantikan pengurus DPW GAPEMBI Provinsi Lampung yang berlangsung di Ballroom Hotel Radisson Bandar Lampung, Selasa.
Menurut Alven, hingga saat ini telah berdiri sekitar 28 ribu 800 dapur SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Ia menilai pencapaian tersebut menjadi hal luar biasa karena belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pembangunan nasional.
“Belum pernah ada dalam sejarah Indonesia membangun puluhan ribu fasilitas negara dalam waktu satu tahun. Ini pencapaian yang luar biasa,” ujar Alven.
Ia menjelaskan, apabila pembangunan dapur tersebut dihitung dengan nilai sekitar Rp3 miliar per dapur, maka total investasi yang telah digelontorkan mencapai sekitar Rp90 triliun.
“30 ribu dapur dikali tiga miliar, artinya ada sekitar 90 triliun investasi. Dan itu bukan dari APBN, tapi investasi mitra-mitra SPPG dan GAPEMBI,” katanya.
Alven mengatakan, percepatan pembangunan dapur MBG tidak akan mudah dilakukan apabila seluruhnya mengandalkan mekanisme tender pemerintah. Menurutnya, keterlibatan investasi swasta menjadi faktor utama yang membuat program dapat berjalan cepat di berbagai daerah.
Ia juga menyebut pembangunan infrastruktur MBG turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pembangunan yang bergerak melalui program MBG dinilai ikut mendorong aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah.
Meski demikian, Alven mengaku prihatin karena masih banyak opini negatif terkait program MBG yang berkembang di media sosial. Salah satunya anggapan bahwa para mitra MBG mendapatkan keuntungan besar dari program tersebut.
Menurutnya, sebagian besar mitra justru masih berada dalam tahap pengembalian modal investasi yang telah mereka keluarkan.
“Jadi tidak benar kalau disebut pesta pora, karena mitra sekarang masih berjuang mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Alven juga meminta pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ikut membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program MBG.
Ia menilai berbagai persoalan di lapangan tidak sepenuhnya menjadi kesalahan mitra, karena operasional harian juga melibatkan pihak SPPG dan sumber daya manusia di lapangan.
“Kadang persoalan terjadi di tata kelola atau SDM di lapangan, tapi mitra langsung terkena suspend. Dampaknya pelayanan terganggu dan pekerja kehilangan penghasilan,” jelasnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Alven tetap mengapresiasi dukungan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap GAPEMBI selama ini. Ia menyebut setiap agenda organisasi selalu mendapat dukungan dari jajaran BGN.
Selain itu, program MBG saat ini juga diketahui tengah menghadapi gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan sejumlah kelompok masyarakat dan LSM. Dalam proses tersebut, GAPEMBI disebut menjadi salah satu pihak yang mendukung pemerintah dan DPR RI.
Alven berharap program MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia. (Red)
