Lampung17.com ,Bandar Lampung (SMSI) – Tangis Wali Kota Tak Menjawab Karut-marut SMA Siger
Polemik SMA Siger Bandar Lampung kian memanas dan menjauh dari titik terang. Alih-alih mereda, kontroversi justru menguat setelah respons emosional Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang menangis saat menanggapi kritik publik atas problem administrasi sekolah tersebut.
Akademisi Universitas Lampung, Vincensius Soma Ferrer, menilai ekspresi emosional itu sama sekali tidak menjawab persoalan mendasar yang sejak awal dipertanyakan publik. Ia secara terbuka menantang Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membuka dialog publik dan menjelaskan secara gamblang kekacauan administratif yang menyertai operasional SMA Siger.
“Tujuan baik bukan cek kosong untuk menabrak prosedur,” tegas Vincensius, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, sejak awal SMA Siger berjalan dalam selubung ketertutupan. Proses belajar mengajar tetap digulirkan meski aspek perizinan belum jelas dan otoritas pengambil keputusan tidak pernah dipaparkan secara terbuka kepada publik.
“Yang dibutuhkan bukan air mata, tapi keterbukaan. Sejauh mana proses administrasi berjalan? Siapa yang memberi mandat? Dan siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.
Vincensius menilai polemik berkepanjangan ini mencerminkan pengabaian prinsip good governance. Klaim kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, kata dia, tidak bisa berdiri sendiri tanpa fondasi hukum yang jelas, mekanisme perizinan yang sah, serta pertanggungjawaban anggaran yang transparan.
Ia bahkan menyebut terdapat indikasi ketidakjujuran sejak awal dalam mekanisme administratif SMA Siger. Ketidakjelasan rantai komando dan pertanggungjawaban kebijakan disebutnya sebagai “lubang hitam” yang berbahaya.
“Ini bukan soal elite atau ego pemerintah. Ini menyangkut masa depan siswa dan orang tua. Publik berhak tahu apa sebenarnya yang mereka dapatkan dari kebijakan ini,” katanya.
Lebih jauh, Vincensius menilai sikap tertutup pemerintah justru memperlebar ruang spekulasi publik. Tanpa penjelasan terbuka, SMA Siger akan terus dipersepsikan sebagai proyek yang dipaksakan, bukan solusi pendidikan yang kokoh secara hukum dan administrasi.
“Jika informasi terus ditutup-tutupi, spekulasi liar itu keniscayaan. Dan lagi-lagi, yang paling dirugikan adalah siswa dan orang tua,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan dialog publik ini menjadi ujian kedewasaan demokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung. Keterbukaan, kata dia, bukan tanda kelemahan, melainkan etika dasar dalam pengelolaan kebijakan publik.
“Buka datanya, jelaskan proses administratifnya, dan berdialoglah secara terbuka. Jangan sampai tangisan justru menutupi fakta, dan ketertutupan ini mengonfirmasi kegagalan mengelola kebijakan secara transparan,” pungkasnya.(Jef)
