BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG17.COM (SMSI) – Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai merealisasikan pembangunan trotoar di sejumlah ruas jalan utama pada 2026. Proyek tersebut tidak hanya bertujuan menghadirkan jalur pejalan kaki yang lebih nyaman dan aman, tetapi juga dibarengi dengan pembenahan sistem drainase untuk mengurangi potensi genangan air di kawasan perkotaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung, Dedi Sutiyoso, mengatakan pada tahun ini terdapat enam paket pekerjaan pembangunan trotoar yang sebagian sudah mulai dikerjakan di beberapa titik.
“Tahun ini ada enam paket pekerjaan. Sudah mulai dikerjakan,” ujar Dedi, Kamis (23/7/2026).
Menurut Dedi, pembangunan dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol, di antaranya Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, dan Jalan Sultan Agung. Selain memperbaiki fasilitas pejalan kaki, proyek tersebut juga mencakup pembangunan dan perbaikan saluran drainase.
“Sudah mulai di Sudirman, Ahmad Yani, Diponegoro, dan Sultan Agung. Jadi sekalian kita benahi trotoarnya, sekaligus drainasenya,” katanya.
Ia menjelaskan, pengerjaan trotoar dan drainase secara bersamaan dilakukan agar pembangunan infrastruktur lebih efektif. Dengan metode tersebut, pemerintah tidak perlu kembali membongkar jalan apabila dilakukan pekerjaan drainase di kemudian hari.
Selain proyek yang tengah berjalan, Dinas PU Kota Bandar Lampung juga telah menyiapkan perencanaan pembangunan trotoar untuk tahun 2027. Meski demikian, lokasi yang akan menjadi prioritas masih dalam tahap pembahasan.
“Untuk tahun 2027 perencanaannya sudah ada,” ungkap Dedi.
Ia menambahkan, panjang trotoar yang dibangun akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pemerintah juga akan menyambungkan jalur pedestrian yang selama ini masih terputus agar masyarakat dapat berjalan kaki dengan lebih aman dan nyaman.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran lebih dari Rp30 miliar yang tersebar dalam enam paket pekerjaan.
“Total anggarannya sekitar Rp30 miliar lebih. Titiknya banyak, paket pekerjaannya juga banyak,” jelasnya.
Terkait masih adanya trotoar yang digunakan sebagai lokasi berdagang atau aktivitas usaha, Dedi menegaskan hal tersebut bukan menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.
“Itu bukan ranah saya. Tugas kami membangun infrastrukturnya,” pungkasnya. (Red)
