PESISIR BARAT, LAMPUNG17.COM (SMSI) – Minimnya alokasi anggaran untuk sektor media di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Barat menuai kritik. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pesisir Barat, Ananda Yosan Perdana, menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap dunia pers lokal.
Menurutnya, kondisi ekosistem pers di Pesisir Barat saat ini belum sepenuhnya kondusif. Ia menyoroti adanya dugaan ketimpangan dalam penyaluran dukungan, baik melalui hibah maupun kerja sama publikasi.
“Terlihat ada perbedaan perlakuan dalam pemberian hibah. Sebagian organisasi media mendapat dukungan rutin, sementara yang lain tidak mendapatkan kesempatan yang sama,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kalangan insan pers. Beberapa media disebut memiliki akses lebih besar terhadap anggaran pemerintah, sementara lainnya justru kesulitan mendapatkan dukungan.
Di sisi lain, pemerintah daerah kerap menyampaikan alasan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Namun, data yang ada justru menunjukkan alokasi cukup besar pada pos lain.
Anggaran perjalanan dinas, baik dalam kota maupun luar daerah, disebut mencapai sekitar Rp750 juta. Selain itu, belanja makan dan minum juga terbilang tinggi, di antaranya jamuan tamu rumah dinas kepala daerah Rp360 juta, kegiatan open house Rp75 juta, rumah dinas wakil kepala daerah Rp240 juta, serta jamuan tamu Sekretariat Daerah sekitar Rp300 juta.
Jika dibandingkan, anggaran publikasi media di Diskominfo Pesisir Barat hanya berkisar Rp360,5 juta per tahun.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa anggaran perjalanan dinas dan jamuan jauh lebih besar, sementara media yang memiliki peran penting dalam demokrasi justru minim dukungan,” tegasnya.
Ia juga memaparkan bahwa jumlah media yang terlibat dalam kerja sama publikasi periode 2026–2030 di Pesisir Barat mencapai sekitar 434 media, terdiri dari ratusan media siber, surat kabar harian dan mingguan, televisi, hingga video streaming.
Dengan total anggaran tersebut, jika dibagi rata, masing-masing media hanya menerima sekitar Rp830 ribu per tahun, angka yang dinilai tidak memadai untuk mendukung operasional.
“Dengan nominal seperti itu, tentu sulit bagi media untuk bertahan. Ini menunjukkan belum adanya perhatian serius terhadap keberlangsungan pers di daerah,” ujarnya.
Selain itu, alokasi hibah untuk organisasi pers juga dinilai sangat terbatas. Dari sekitar 10 organisasi pers yang ada, hanya dua yang menerima hibah dengan total sekitar Rp35 juta.
Yosan menambahkan, angka belanja perjalanan dinas tersebut belum mencakup anggaran dari berbagai instansi lain di lingkungan pemerintah daerah, yang jika diakumulasikan diperkirakan jauh lebih besar.
Kondisi ini dinilai semakin memperkuat adanya ketimpangan dalam prioritas anggaran, sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait transparansi distribusi anggaran bagi insan pers.
Ia pun mendorong pemerintah daerah agar lebih adil dan terbuka dalam pengelolaan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan media.
“Pers merupakan mitra strategis pemerintah. Jika tidak diperhatikan, dampaknya bukan hanya pada media, tetapi juga pada kualitas informasi yang diterima masyarakat,” pungkasnya. (Rls)
