BANDARLAMPUNG – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa kepala sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri yang masih melakukan pungutan seperti uang komite, uang pendaftaran, maupun uang daftar ulang akan dikenai sanksi tegas berupa pencopotan jabatan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Gubernur Lampung.
“Gubernur telah memberikan instruksi tegas bahwa tidak boleh ada lagi pungutan dalam bentuk apapun, termasuk uang komite, pendaftaran, atau daftar ulang. Jika masih ditemukan, kepala sekolah yang bersangkutan akan dicopot,” ujar Thomas pada Selasa (10/5).
Ia menambahkan, pada tahun ajaran baru ini, sekolah hanya diperbolehkan menarik iuran untuk keperluan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mandiri bagi siswa SMK Negeri yang masuk dalam kurikulum. Namun demikian, besaran biaya PKL tersebut harus disesuaikan dengan standar kebutuhan seperti konsumsi dan akomodasi selama kegiatan berlangsung.
“Anggaran PKL tidak bisa ditanggung oleh sekolah, sehingga sifatnya mandiri. Tapi tetap harus wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ada wali murid yang ingin menyumbang secara sukarela, tentu tidak akan ditolak,” jelasnya.
Menanggapi kekhawatiran orang tua murid terhadap potensi kembalinya pungutan berkedok sumbangan, Thomas menyatakan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat. Ia juga mengimbau agar orang tua yang merasa dimintai sumbangan secara tidak wajar dapat segera melapor.
“Insya Allah hal seperti itu tidak akan terjadi. Kami akan melakukan pengawasan langsung. Kalau masih ada yang dikumpulkan untuk dimintai dana, silakan laporkan ke Dinas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Thomas menekankan bahwa kebutuhan operasional sekolah akan ditanggung melalui APBD. Selain itu, Pemprov Lampung juga berupaya menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung pembiayaan operasional di satuan pendidikan negeri.(Jef)
