BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG17.COM (SMSI)– Ratusan petani dari beberapa daerah di Lampung bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menggelar aksi unjuk rasa, di Bundaran Tugu Adipura, Selasa (27/9/2022).
Diketahui, ratusan petani melakukan aksi, menuntut agar konflik agraria segera diselesaikan dan sebagai momentum Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2022.
Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi yang mendampingi ratusan petani mengatakan aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2022.
“Kita disini berbicara dan menyuarakan terkait konteks kesejahteraan petani di dalam konflik agraria khususnya di Provinsi Lampung,” kata Sumaindra.
Ia menambahkan, para petani mengalami konflik agraria sudah sejak lama dan hingga kini belum menemukan kesimpulan.
“Mereka menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dan menuntut untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi mereka karena konflik ini akan berdampak ketimpangan terhadap mereka,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria, menumpas dugaan mafia tanah dan mendorong mencabut paket kebijakan yang menyengsarakan rakyat termasuk Omnibuslow.
“Kemudian, kita juga menolak kenaikan harga BBM, turunkan sembako, dan atasi kelangkaan pupuk,” tutur dia.
Perlu diketahui, adapun konflik agraria yang disuarakan oleh ratusan petani yang hingga kini belum menemukan kejelasan diantaranya konflik antara petani di Lampung Tengah dengan PT. Sahang Bandar Lampung, konflik petani Tulang Bawang dengan PT. Sugar Group Company (SGC), konflik antara petani Tulang Bawang dengan PT. BNIL, konflik antara petani Lampung Selatan dengan PTPN VII Unit Usaha Bergen, konflik di Register 45 Mesuji, konflik petani dengan Register 22 Way Waya.
Lalu konflik petani dengan mantan Menteri Pertahanan di Way Kanan, Konflik Lahan di Way Ratai Tanah Eks Erfacht (Tanah Bekas Perekbunan) Antara Masyarakat Desa Gunung Rejo, Ponco Rejo, Mulyosari, Ceringin Asri, Desa Wates Way Ratai. Terbaru Perampasan lahan Seluas 10 Hektar oleh mafia tanah yang terjadi di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. (*)
