BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG17.COM (SMSI) – Kebijakan pendidikan yang dijalankan Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menuai sorotan keras. Program bertajuk Sekolah Siger yang selama ini digadang-gadang sebagai terobosan pendidikan justru dituding hanya menjadi proyek pencitraan tanpa menyentuh akar persoalan mutu pendidikan di Kota Tapis Berseri.
Ketua Dema FDIK UIN Raden Intan Lampung, Muhammad Ibrohim, mengaku geram setelah menemukan fakta bahwa jam belajar siswa dipangkas drastis hingga hanya berlangsung sekitar empat jam per hari. Kondisi tersebut, menurutnya, mencederai esensi pendidikan dan merendahkan kecerdasan generasi muda.
“Empat jam belajar itu bukan pendidikan yang utuh. Itu sekadar formalitas. Jangan sibuk memoles tampilan luar, tapi membiarkan kualitas pendidikan di Bandar Lampung mati perlahan,” ujar Ibrohim, Kamis (22/1/2026).
Ibrohim mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap proyek Sekolah Siger. Ia menduga terdapat persoalan serius dalam pengelolaan anggaran, di mana dana pendidikan yang semestinya digunakan untuk kepentingan siswa dan tenaga pendidik justru diarahkan ke proyek-proyek fisik yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
“Kami telusuri semuanya, mulai dari sumber anggaran, dasar hukumnya, sampai siapa saja yang diuntungkan. Pemangkasan jam belajar ini hanyalah permukaan dari carut-marut manajemen pendidikan di kota ini. Jangan jadikan sekolah sebagai alat proyek, apalagi demi kepentingan politik,” tegasnya.
Menurut Ibrohim, alasan apa pun yang disampaikan Pemkot terkait pemotongan jam belajar tidak dapat dibenarkan. Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan kegagalan dalam memahami skala prioritas pendidikan yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara itu, aktivis yang akrab disapa Boim turut menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat miskin. Ia menilai Pemkot Bandar Lampung telah mempertaruhkan masa depan pendidikan warga kurang mampu melalui pengelolaan Sekolah Siger oleh Yayasan Siger Bunda Prakarsa yang sejak awal menuai polemik.
“Mereka sedang mempermainkan hak pendidikan rakyat, khususnya masyarakat miskin di Bumi Ruwa Jurai. Dari awal, yayasan ini sudah menyimpan banyak masalah,” ujar Boim.
Muhammad Ibrohim memastikan, hasil kajian yang sedang disusun akan segera disampaikan ke publik melalui aksi unjuk rasa besar-besaran. Ia menegaskan, Dema FDIK siap memimpin gelombang massa untuk menekan Pemkot Bandar Lampung agar bertanggung jawab.
“Kalau Pemkot tetap keras kepala dan tidak mengembalikan jam belajar ke kondisi normal serta membuka secara transparan proyek Sekolah Siger, kami akan turun dengan kekuatan penuh. Jalanan bisa kami lumpuhkan, kantor wali kota akan kami kepung,” ancamnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai hak pendidikan masyarakat benar-benar dipulihkan.
“Pendidikan adalah hak rakyat, bukan komoditas birokrasi. Kami pastikan Pemkot Bandar Lampung tidak akan bisa tenang sebelum persoalan ini diselesaikan secara terbuka di hadapan publik,” pungkasnya. (*)
