BANDARLAMPUNG, LAMPUNG17.COM – Pandemik global yang saat ini terjadi, terus mengalami peningkatan. Termasuk di Kota Bandarlampung, berdasarkan data yang ada, telah 185 warga Bandarlampung dinyatakan positif Covid-19.
Walikota Bandar Lampung, Herman HN mengakui sebelumnya, kasus Covid-19 di Kota Bandar Lampung sudah menurun, dan Bandar Lampung dinyatakan sebagai zona kuning. Namun kewaspadaan masyarakat mulai pudar, sehingga menurunkan kesadaran untuk tetap menjaga protokol kesehatan. “Covid kita ini meningkat tiap hari, jadi tetap harus gunakan masker, cuci tangan, pakai handsnitizer, dan jaga jarak. Kemarin itu kita sudah zona kuning, ini akan bisa merah atau orange,” beber Herman HN.
Walikota juga menyebutkan, tadi malam ada dua orang pasien kasus Covid-19 meninggal dunia yang sudah dimakamkan hari ini. Begitu pula, lanjut Herman HN, pada penambahannya yang semakin banyak. “Kemarin bertambah pasien enam orang, beberapa hari rata-rata tambah lima orang positif. Walikota sudah puyeng ini, Ayo kit! bersama. Walikota puyeng tapi yang laen nggak puyeng,” ujar dia.
Padahal, sambung dia, Pemerintah sudah membagikan 1,5 juta pcs masker kepada masyarakat. Namun masyarakat masih tetap banyak yang tidak patuh untuk terus memakai masker. “Ini harus tetap dipakai meskipun didalam rumah, harus patuh semualah. Karena menyangkut nyawa orang ramai ini harus kita selamatkan, buktinya nambah terus ini. Kalau mau membahayakan diri sendiri silahkan,” ungkapnya.
Termasuk juga, kata Herman HN, para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan mencalonkan diri pada pilkada 2020, dan melakukan perkenalan kepada masyarakat diharapkan tetap patuh aturan serta protokol kesehatan. Khususnya tetap memakai masker dan menjaga jarak dari kerumunan.
“Yang nyalon-nyalon ini kita harus patuh aturan, nggak bisa sembarangan karena nyawa orang banyak ini pertama harus. Patuhilah aturan yang ada di Indonesia ini, undang undang peraturan presiden peraturan walikota, karena semua diatur kita harus patuh,” ungkapnya.
Menurutnya, jika ada calon yang tidak patuh aturan yang ditetapkan dalam menekan kasus Covid-19 saat sosialisasi, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) harus ambil tindakan. “Ya Mendagri harus bubarkan, mana yang nggak ikut aturan bubarkan. Kalau mereka memberikan bantuan-bantuan itu tidak diperkenankan. Jika mau memberi bantuan sekarang melalui satgas covid, nggak bisa langsung ke rakyat,” tutur dia. (enj)
