BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG17.COM (SMSI) – Kebijakan penghapusan uang komite sekolah mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Menindaklanjuti instruksi Gubernur Lampung, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menegaskan tidak ada lagi pungutan komite di satuan pendidikan negeri, khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sebagai langkah antisipasi agar operasional sekolah tetap berjalan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Bantuan ini digelontorkan untuk menopang kebutuhan sekolah yang sebelumnya sebagian ditutup melalui iuran komite.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Mulyadi Syukri, menjelaskan bahwa kebijakan ini telah disosialisasikan kepada seluruh kepala sekolah SMP negeri. Ia menegaskan, sekolah tidak lagi dibenarkan menarik pungutan dalam bentuk apa pun yang memberatkan orang tua siswa.
Menurut Mulyadi, penggunaan dana BOSDA telah diatur secara jelas dalam peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari total anggaran yang diterima sekolah, sekitar 20 persen dapat dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Sekolah tidak perlu khawatir, karena kebutuhan dasar operasional sudah diakomodir melalui BOSDA. Yang terpenting, jangan lagi ada pungutan komite,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menilai kebijakan penghapusan uang komite harus dibarengi dengan komitmen anggaran yang kuat. Ia mendorong Dinas Pendidikan untuk terus mengupayakan penambahan alokasi BOSDA agar sekolah tidak mengalami kekurangan pembiayaan.
Asroni juga meminta Wali Kota Bandar Lampung segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai payung hukum penghapusan uang komite. Menurutnya, regulasi tertulis penting untuk mencegah terjadinya penafsiran berbeda di lapangan. (*)
