LAMPUNG, LAMPUNG17.COM (SMSI) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengambil langkah besar dalam dunia pendidikan dengan menghapuskan pungutan uang komite di seluruh sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Lampung. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2025/2026.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, dalam keterangan resminya usai rapat koordinasi bersama para kepala sekolah dari 365 satuan pendidikan negeri di Lampung.
“Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirzani Djausal, yang menegaskan bahwa pendidikan menengah negeri di Lampung harus bebas dari pungutan, termasuk uang komite,” kata Thomas.
Dengan diberlakukannya kebijakan ini, seluruh kebutuhan operasional sekolah—yang sebelumnya sebagian didanai dari iuran komite—akan dialihkan dan ditanggung sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
“Mulai tahun ajaran baru, tidak boleh ada lagi pungutan biaya dari orang tua siswa. Tidak untuk pendaftaran, tidak untuk SPP, maupun untuk sumbangan dalam bentuk apapun,” tegas Thomas.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pendidikan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh warga. Apalagi, dalam banyak kasus, beban biaya komite seringkali menjadi keluhan para orang tua, terutama dari kalangan menengah ke bawah.
“Total ada 240 SMA, 112 SMK, dan 13 SLB negeri yang akan menjalankan kebijakan ini. Jumlah siswa yang akan menerima manfaatnya mencapai lebih dari 203 ribu anak didik,” jelasnya.
Dinas Pendidikan juga akan melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi pelanggaran kebijakan, termasuk laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar.
“Kami akan membuka ruang aduan, dan akan ada sanksi tegas jika masih ada satuan pendidikan negeri yang mencoba mengambil pungutan dari orang tua siswa,” pungkas Thomas. (*)
